BKPM

• Surat Persetujuan Penanaman Modal (khusus bagi penanam modal dalam rangka PMDN dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 10 milyar dan PMA dengan nilai investasi sampai dengan US$. 100 juta).
• Surat Persetujuan Presiden, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden / SPP (khusus bagi penanam modal dalam rangka PMA dengan nilai investasi lebih besar dari US$.100 juta).
• Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas atas Pengimporan Barang Modal / Bahan Baku / Penolong.
• Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
• Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK)
• Izin Usaha Tetap (IUT)

BPN

Daerah Tingkat I

1. BKPMD
   1. Surat Persetujuan Penanaman Modal (khusus bagi penanam modal dalam rangka PMDN dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 10 milyar) termasuk izin-izin pelaksanaannya berupa:
      • Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas atas Pengimporan Barang Modal /Bahan Baku / Penolong
      • Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
      • Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK)
      • Izin Usaha Tetap (IUT)
   2. Izin Tenaga Kerja Asing (IKTA)
2. Kanwil BPN
   • Hak Guna Bangunan (HGB) yang luasnya lebih dari 5 Ha (lima hektar)
   • Hak Guna Usaha (HGU) yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha (duaratus hektar)

Daerah Tingkat II

1. Izin Lokasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota.
3. Izin Undang-Undang Gangguan (UUG / HO) oleh Sekwilda Kabupaten / Kota.
4. Hak Guna Bangunan (HGB) yang luasnya sampai dengan 5 Ha (lima hektar) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.